Hemat Biaya, Ketua DPR Usulkan Pemilu Pakai Sistem Digital
Dengan sistem digital juga bisa menghindari adanya kecurangan langsung, kecurangan membakar kotak suara atau menghilangkan kotak suara. Pasalnya, Bamsoet menilai semua saksi di TPS hanya menyetujui. Namun saat suara di pindai dari kotak suara, potensi kecurangan masih tetap ada. Bamsoet ingin ada cara pencegahan, supaya semua suara aman dan tidak dicuri.
“Kita bisa belajar dari keberhasilan KPU Yogyakarta yang menghemat anggaran pilkada 30%. Caranya dengan menggunakan e-katalog untuk pemberian barang dan jasa, ini sebagai contoh saja. Bagaiman yogyakarta telah berani menggunakan kemajuan teknologi untuk meringankan tugas tugasnya,” ucap Bamsoet.
Dirinya juga mendorong KPU supaya efisien dalam menggunakan anggaran. Yakni anggaran dalam pengadaan logistik melalui katalog bilik maupun kotak suara.
“Jadi banyak hal hal yang bisa dihemat dari penggunaan penggunaan elektronik atau digitalisasi. Begitu juga ketika KPU sedang menyiapkan penyediaan bilik suara melalui e-katalog dapat menghemat Rp 59 miliar atau penghematan 30 persen,” lanjutnya.
Selain itu, Politikus Golkar ini juga menyarankan adanya e-voting. Yakni pencoblosan bisa dilakukan lewat elektronik dan meninggalkan model lama dengan datang ke TPS.
“Sehingga tidak diperlukan lagi kotak suara, tidak diperlukan lagi tinta, tidak diperlukan lagi nanti bilik suara yang begitu complicated. Cukup dengan memasukan nomor KTP maka bisa dihindarkan juga penggandaan KTP,” ucapnya.
Kedepan, kata dia, bakal ada pemilihan 415 kepala daerah Bupati dan Wali kota, serta 34 gubernur yang akan dilakukan secara serentak sesuai dengan rencana pemerintah pada tahun 2024. Jika sistem pemilihan masih pakai gaya lama, kata Bamsoet, biaya yang dikeluarkan negara terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak akan sangat besar.
“Karena sekarang saja sudah melibatkan begitu banyak orang, begitu banyak biaya yang besar tapi masih menimbulkan konflik dan gugatan gugatan sengketa pilkada,” ucapnya.
Tak hanya itu, Pemilu 2019 pun melibatkan jutaan saksi yang terdaftar dalam Bawaslu. Kemudian ribuan tenaga KPUD sampai ke TPS-TPS. Pemilu tersebut akan memakan biaya yang sangat luar biasa besar. Para calon, kata dia, juga harus mengeluarkan biaya. Sehingga tergiring dan terpaksa untuk melakukan politik uang.
“Mau tidak mau dia harus bertahan untuk memenangi pertarungan menggunakan strategi cara cara yang tidak bagus sebetulnya yaitu money politics,” ucapnya.
“Tapi memang masyarakat kita, karena sudah berkali kali menghadapi hal seperti ini selalu kepada kita ditanya NPWP, ‘Nomor Piro Wani Piro’. Malah kemarin saya waktu reses ke daerah, dia bilang ‘Pak bisa gak UU dirubah pilkada setiap bulan sekali?’ Ya rupanya kalau setiap bulan sekali ada harapan uang mengalir ke dapur RT mereka,” cerita Bamsoet.
Artikel yang berjudul “Hemat Biaya, Ketua DPR Usulkan Pemilu Pakai Sistem Digital” ini telah terbit pertama kali di:
No comments