Usai Telusuri Bersama BPN-TKN, KPU: 17,5 Juta DPT, Valid
Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempersoalkan data 17,5 juta DPT dimiliki KPU. Menurut penelusuran timnya, ada kejanggalan dan harus segera diperbaiki.
Kejangalan diendus BPN memiliki beberapa alasan, seperti mereka yang lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar.
Khususnya, 1 Juli dan 31 Desember. Selain itu, BPN Prabowo-Sandiaga mendesak KPU untuk menyoroti rentang usia pemilih di angka 17 dan 90 tahun yang masuk dalam dugaan 17,5 juta DPT invalid.
Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) kemudian menuntut dihapusnya 17,5 DPT diduga invalid. Barisan ini terdiri dari, Amien Rais, Bactiar Nasir, Chusnul Mariyah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
“Terutama yang invalid dan manipulatif. Itu masih ada waktu. Sekarang, di setiap TPS pun sudah ada nama-namanya. Tinggal nama-nama itu dihapus,” kata Fadli Zon.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi dan pernyataan sikap bertema DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 9 April 2019.
Artikel yang berjudul “Usai Telusuri Bersama BPN-TKN, KPU: 17,5 Juta DPT, Valid” ini telah terbit pertama kali di:
No comments